Sudah Pasti, Deretan Cpns 2018 Diumumkan Selesai Mei Dan Registrasi Di Bulan Juni
Sudah Pasti, Formasi CPNS 2018 Diumumkan Akhir Mei dan Pendaftaran di Bulan Juni
Akhir Mei sudah akan tiba artinya bila memang ini benar maka pengumuman gugusan CPNS akan berlangsung dalam beberapa hari ini, dan kini yang menjadi pertanyaan sudah siapkah teman semua mengikuti seleksi CPNS 2018 tahun ini?
Sembari menunggu maka disini akan dibagikan beberapa poin penting sebagai pembaruan gosip bukaan CPNS dari lowongankerja-v3.blogspot.com
Poin pertama yakni mengenai Kapan bukaan CPNS
Sudah pasti, Menpan telah rilis bahwa Pendaftaran CPNS 2018 akan dibuka Juni mendatang dengan registrasi online di situs SSCN BKN melalui formulir Pendaftaran CPNS 2018 mulai awal Juli 2018, mengenai tanggalnya belum dipastikan namun ada asumsi antara tanggal 7 - 17 Juli, silahkan pantau terus perkembangannya.
Bukaan CPNS lebih banyak untuk CPNS Daerah 2018
Jika bukaan gres akan berlangsung di bulan Juni maupun Juli maka tidak dengan pengumuman gugusan alasannya untuk ketika kini kuota CPNS tiap kawasan sendiri sudah hampir final dan tentu saja tak melebihi sasaran dari Panitia sendiri yang penetapannya akan diselesaikan di bulan Mei ini.
Sudah dipastikan Mulai seleksi selesai Pilkada
Semua tentu sudah tahu kalau Pilkada serentak 2018 ini akan berlangsung pada 27 Juni 2018, nah tentu saja tidak untuk penerimaan CPNS, baik di tanggal tersebut maupun sebelum Pilkada alasannya pemerintah telah kesepakatan untuk membuka penerimaan CPNS pasca Pilkada.
Daerah memiliki porsi kebutuhan paling besar
Ada ratusan kawasan yang akan buka lowongan CPNS 2018, oleh lantaran itu proses penyelesaian anjuran CPNS yang memakan waktu paling panjang dalam rangkaian bukaan seleksi CPNS 2018.
Sebagai referensi saja Pemprov Maluku Utara yang telah mengusulkan sebanyak 900 gugusan harus berlapang dada lantaran berdasarkan Kemenpan harus dirampingkan menjadi 400 orang saja.
Sekretaris Provinsi Muabdin H. Radjab menuturkan, gosip perampingan tersebut diterimanya jelang bulan puasa kemarin. ”Jadi sesudah BKD memberikan anjuran awal tahun 2018 lalu, Kemenpan menjelang bulan puasa memanggil seluruh sekretaris kawasan untuk melaksanakan rapat bersama, termasuk dengan BKD,” tuturnya di kantor gubernur, Senin (21/5).
Alasannya yakni pasca rapat yang telah berlangsung maka Menpan telah meminta persentase penggunaan anggaran APBD haurs prioritas di pembangunan daerah, keuangan kawasan dan anggaran belanja pegawai. Karenanya anjuran 900 dinilai terlalu banyak dan akan menjadi beban APBD dan terakhir Pemprov diminta merampingkan jumlah anjuran dari 900 menjadi 400 orang saja.
"400 ini juga dipertimbangkan dengan jumlah pensiun pegawai di tahun 2018 yang mencapai 90 orang, juga pertimbangan lainnya," terang Muabdin.
Selain itu yang menjadi pertimbangan lainnya yakni anggaran untuk Diklat Prajabatan sesudah CPNS ini resmi diterima, berdasarkan Menpan anggaran yang diharapkan pada 2019 itu nanti Rp 20 juta untuk tiap CPNS.
”Jadi ini pertimbangan dari Kemendagri yang mengacu pada kemampuan keuangan daerah. Kalau 400 orang maka anggarannya mencapai Rp 8 miliar. Itu harus dianggarkan satu kali,” saya Muabdin.
Dia menambahkan, dalam kuota CPNS kali ini Pemprov memprioritaskan tenaga guru. Yakni mencapai 60 persen dari total kuota. Sedangkan sisanya diisi tenaga kesehatan dan manajemen lainnya. "Jadi kalau contohnya jatah kuota yang diberikan benar 400 maka kurang lebih 240 yakni tenaga guru, sisanya 160 dibagi ke tenaga kesehatan dan administrasi. Namun usul tenaga kesehatan lebih diprioritaskan, maka kurang lebih 80 hingga 100 itu diisi dengan tenaga kesehatan dan sisanya tenaga manajemen lain," terang Muabdin.
Meski sudah meminta biar anjuran dirampingkan namun untuk gugusan final belum ditetapkan lantaran pengumumannya akan berlangsung serentak pada final Mei 2018 ini.
"Pengurangan kuota ini bukan hanya di Malut, tapi semua daerah. Sebab harus menyesuaikan juga dengan kuota nasional yang dibagi sama ke seluruh daerah,” sambungnya.
Menurut Muabdin, Malut diuntungkan dengan besaran belanja pegawai yang hanya 25 persen dari total APBD. Pasalnya, kawasan yang belanja pegawainya mencapai 50 persen dari total APBD tidak lagi diberikan jatah penambahan CPNS.
”Untuk kabupaten/kota di Malut anjuran terbanyak yakni Halmahera Selatan yang mencapai 1.000 lebih, namun hanya bisa diakomodir di atas 300 orang. Kuota yang paling panyak yakni Pulau Taliabu lantaran sebagai kabupaten baru. Tapi saya tidak tahu angka pastinya," tukasnya.
